PERAN MUHAMMADIYAH DALAM PENERAPAN PANCASILA (STUDI TOKOH AHMAD DAHLAN & SUYOTO)


Kamis, 27 Oktober 2016


Kiyai Ahmad Dahlan sebagai pendiri gerakan Muhammadiyah dan Suyoto sebagai bupati bojonegoro memilik kesamaan dalam proses memberikan rasa simpatik kepada masyarakat dan menerapkan prinsip kemanusiaan dalam menerapkan pancasila untuk kepentingan masyarakat. Dedikasi serta pemahaman mengenai pancasila sangat apik sehingga menimbulkan gerakan dan perubahan yang condong pro-rakyat dalam hal ini sangat etis sebagai bagian dari pemuda Muhammadiyah dalam menggabungkan sistem pancasila dan ke islaman yang berpedoman terhadap Al-Qur’an dan As-Sunnah. Paham pancasila dan kaedah sangat melekat dalam hati dan Ahmad Dahlan dan Kang Yoto (panggilan akrab). 
Sebagai seorang guru dan santri mereka menjadi panutan dalam berkehidupan yang bermasyarakat dan bernegara, juga terbukti di dalam buku ”Mengubah Kutukan Menjadi Berkah” dan “Boeah Pikiran Kijai H.A.Dachlan” di jelaskan bahwa kondisi pada zaman perjuangan mereka sudah sangat mencerminkan dan mengkondisikan bahwa paham pancasila sangatlah melakat pada diri mereka serta pengikut mereka.Integritas yang terkonsep untuk membangun kembali dasar ataupun jati diri bangsa Indonesia yang mereka lakukan untuk mewujudkan Negara yang berasas Pancasila dan berkarakter kerakyatan selama hidup mereka. 
Sebagai manusia yang berpedoman dalam agama islam dan berjati diri pancasila Kang Yoto dan Ahmad Dahlan telah membuktikan bahwa sejatinya pemuda Muhammadiyah sangatlah menjunjung tinggi nilai pancasila dan berpegang teguh akan kuasa Allah yaitu Al-Quran. Mereka adalah sosok muslim yang bisa kita jadikan acuan, karena muslim yang baik adalah yang selalu menjaga sifat ini dan dapat menebarkan kebaikannya kepada seluruh alam. Dengan demikian, akan terciptalah apa yang disebut "Islam sebagai rahmah bagi seluruh alam", Kehidupan kebangsaan kita sekarang ini masih banyak diwarnai oleh berbagai sikap yang seolah bertolak belakang dengan sifat rahmah pada diri warganya.
Berbagai Paradigma dalam Penerapan Pancasila
Dalam gaya kepemimpinan Kiyai Ahmad Dahlan yang berpedoman kepada al-qur’an dan berjiwa luhur pancasila beliau mempunyai tiga garis besar dalam gayanya dalam beriorientasi dan bentuk kegiatannya yang melingkupi aspek semua sila-sila yang ada di Pancasila. Sosoknya sangat tepat menjadi lambang dari pemimpin yang baik dan bisa bertanggung jawab, yang tidak kalah lagi dengan jiwanya yang nasional yang beprinsipkan pancasila. 
Pancasila dikenal sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi memiliki makna Pancasila sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan kehidupan nyata sebagai identitas atau ciri kelompok atau bangsa, sedangkan Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna Pancasila sebagai landasan kehidupan bernegara sehingga memiliki arah dan tujuan yang jelas. (Abdul Munir Mulkan, 2015:52)
Dalam gaya Kepemimpinan Kang Yoto yang berasaskan akan nilai dan norma kerakyatan yang sangat menjunjung tinggi akan nilai pancasila dan yang pasti berpegang teguh akan nilai pancasila. Sebagai Pemimpin yang bergaya kerakyatan dalam penerapan konsepnya sangatlah membantu dan menebalkan kultural Indonesia yang saat ini sudah mulai pudar akan eksistensinya terhadap sebagai golongan atau masyarakat yang ada di Indonesia. Sebagai contoh penerapannya mengadakan musyawarah atau forum diskusi usai melaksanakan Sholat Jum’at untuk mengeluarkan aspirasi masyarakat Bojonegoro terhadap program kerja atau perkembangan yang terjadi di Bojonegoro tersebut. Sangat patut dibanggakan akan dedikasinya terhadap penerapan pancasila. (Ibid Abdul Munir Mulkhan (ed), 2016:26)
Sungguh gaya kepemimpinan yang patut kita tiru dan kita contoh untuk dijadikan sebagai referensi atau patokan kita untuk penerapan pancasila untuk baik diri sendiri maupun masyarakat banyak pada dasarnya tanpa perlu kita paksakan penerapan pancasila ini sangatlah baik terhadap diri kita, karena prinsip pancasila berdemokrasi serta tidak memandang secara ras, suku, dan agama yaitu berkesatuan satu dan bersama sama melakukan gotong royong.
Konsep Penerapan Pancasila Secara Individu
Untuk memahami dan mengilhami makna dan arti pancasila sosok yang tepat adalah Kang Yoto Bupati Bojongegoro kunci beliau adalah seperti: partisipasi masyarakat dalam konsep dan gaya kepemimpinan Kang Yoto Semua warga masyarakat wajib dan harus mempunyai suara dalam pengambilan keputusan dan harus ikut andil baik secara langsung maupun melalui lembaga perwalian yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi yang di maksud beliau tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan berpendapat. Yang selanjutnya adalah tegaknya terhadap hukum yang di berlakukan Kang Yoto di Bojonegoro menurut beliau kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu termasuk hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
Banyak hasil dan karya yang tercipta dari tangan dan kegigahan beliau yang selalu menjalankan wewenang dan ekputusan yang berdasarkan pancisla dan tidak melanggar norma etika dan juga selalu dalam lingkup al-quran. Terobosannya yang selalu membuat Indonesia bahkan dunia tercengang berdecak kagum dibuatnya dan hasilnya pun sangat memuaskan seperti Kang Yoto menggunakan sila ke-5 dalam terobosannya yang menjadikan Bojonegoro masuk kedalam 5 besar dalam kemajuan perkembangan ekonomi di dunia yang sebelumnya Bojonegoro masuk kedalam salah satu kabupaten terburuk di jawa timur. (Ibid Abdul Munir Mulkhan (ed), 2016: 2)
Seperti dalam judul buku yang di tulis Abdul Munir Mulkan”Mengubah Kutukan Menjadi Berkah” tepat sekali Kang Yoto berhasil menjadikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia beliau terapkan kedalam kabupaten Bojonegoro tersebut yang menjadikan suatu kebanggan tersendiri bagi dirinya dan Indonesia. 
Kang Yoto berhasil pula menekuk angka kemiskinan pada tahun kurang lebih 2007, Bojonegoro memilki keterbelitan ulang terhadap negara pihak yang tidak bisa disebutkan yang berjumlah kurang lebih sekitar 300 Milyar Rupiah, namun dalam dua dekade Kang Yoto berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 50% dalam delapan tahun kebelakang tersebut dan menjadikan Bojonegoro masuk 10 kabupaten di Jawa Timur yang dengan mampu secara cepat menanggulangi angka meningkatnya kemiskinan di Bojonegoro, dan sebagai pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dengan mencapai angka kurang lebih 20% mengalahkan negara maju seperti tiongkok dan masih banyak lainnya. Yang sekali lagi menjalankan tugas berdasarkan asas Pancasila dalam salah satu sila ke-5 yaitu keadlan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(Ibid Abdul Munir Mulkhan (ed), 2016 : 1-3)
Tingkat produksi pangan di Bojonegoro terus meningkat di tangan Kang Yoto karena sikap beliau yang transparan dan kooperatif terhadap rakyat miskin atau rakyat kurang mampu. Dan berkat gaya kepemimpinan Kang Yoto yang selalu berpegang teguh akan nilai pancasila dan nilai kerakyatan Bojonegoro sekarang mempunyai sumber daya simpan yang berlimpah yang terutama pada produksi gas yang bisa mencapai hingga ratusan barel perhari dan ini menjadikan Bojonegoro mempunyai tabungan untuk masa depan yang abadi apabila diolah oleh orang yang tepat, seperti Kang Yoto yang berdasarkan nilai pancasila dan nilai kerakyatan dan kaya akan nilai kedaerahnnya yang dipimpinnya selama dia menjabat dan memerintahkan sebagai Bupati Bojonegoro sampai sekarang kurang lebih 2 periode.(Ibid Abdul Munir Mulkhan (ed), 2016 : 3)
Dalam satu konsep kemasyarakatan dan berasaskan pancasila sewaktu ketika Kang Yoto melakukan aksi dengan warga masyarakatnya yaitu menangulangi secara cepat dari jebolnya tanggul bengawan Solo, Kang Yoto ikut terjun dalam askinya tersebut satu tindakan yang mencerminkan bahawa sikap-nya adalah cerminkan dari pemimpin yang selalu memgang teguh nilai-nilai pancasila dengan secara baik dan normatif yang sangat plural dan fundamental dalam berbicara pun menunjukkan sikap yang santun petanda sebagai pemimpin yang bisa jadi pedoman untuk warga masyakat di Bojonegoro itu sendiri yang sangat kental akan kedaerahnnya yang masih sangat solidaritas terhadap warga masyarakat sesamanya.
Peranan Pancasila dalam berbagai Aspek Sosial dan Budaya
Peranan yang dilakukannya dalam bebagai perspektif dalam pembangunan pengembangan dalam aspek sosial budaya hendaknya harus didasarkan atas suatu sistem atau nilai yang sesuai dengan nilai-nila Pancasila dan budaya yang dimilikioleh suatu bangsa, termasuk bangsa kita yang sedang melakukan suatu perubahan dan reformasi di segala bidang aspek saat ini, seperti teknologi, pembangunan,Industri dan masih banyak yang lainnya. Pada proses tersebut saat ini sering kita lihat adanya perbuahan nilai sosial budaya dalam masyarkat sehingga tidak mengherankan juka di berbagai wilayah Indonesia terjadi berbagai macam gejolka yang sangat memprihatinkan, antara lain amuk masa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dan lainnya yang muarannya ada pada masalah politik. (Mahpudin dan Supaman, 2016 : 50)
Oleh karena itu, dalam pengembangnnya yang dilakukan mereka, kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya niali-nilai pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Dengan demikian, proses humanisasi universal akan serta aktualisasi nilai hanya demi kepentingan kelompok sosial tertentu sehingga menciptakan sistem budaya yang beradab. (Ibid Mahpudin dan Supaman, 2016 : 50)
Pengembangan Penerapan Pancasila dalam Aspek Politik
Pengembangan bidang politik harus berdasarkan onotologis manusia, hal ini didasaran pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik dalam negara harus benar-benar untuk merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Dalam sistem politik, negara harus mendasarkan pada tuntunan hal dasar kemanusiaan yang dalam istilah ilmu ukum dan kenegaraan disebut hak asasi manusia. Hal ini, sebagai perwujudan hak atas martabat kemanusiaan sehingga sitem politik negara harus mampu menciptakan sistem yang menjamin atas hak-hak tersebut. (Ibid Mahpudin dan Suparman, 2016 : 49)
Negara juga harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelamaan hakikat manusia sebagai indvidu makluk sosial yang terjelam sebagai rakyat.Oleh karena itu, kekuasaan negara harus mendasarkan pada asal mula dari rakyat untuk rakyat. Rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Oleh karena itu, kekuasaan negara harus berdasarkan kekuasaan rakyat, bukan kekuasaan perseorangan atas kelompok.(Ibid Mahpudin dan Suparman, 2016 : 49)
Pengembangan Penerapan Pancasia dalam Aspek Ekonomi
Juga dalam dunia ekonomi mereka sangat cepat tangap melakukan dan menanggulangi dampak dan krisis yang terjadi di Indonesia, dalam dunia ilmu ekonomi jarang ditemukan pakar ekonomi yang mendasarkan pemikiran pengembangan ekonomi atas dasar moralitas kemanusiaan dan ketuhanan. Lazimnya, pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas sehingga pihak yang kuatlah yang menang. (Ibid Mahpudin dan Suparman, 2016 : 49)
Hal ini sebagai dampak dari perkembangan ilmu ekonomi pada akhir abad ke-18 menumbuhkan ekonomi kapitalis. Atas dasar kenyataan objektif inilah di Eropa pada awal abad ke-19 muncul pemikirian sebagai reaksi atas perkembangan ekonomi tersebut yaitu sosialisme, komunisme yang memperjuangankan nasib kamu proletar yang di tindas oleh kaum kapitas. (Ibid Mahpudin dan Suparman, 2016 : 49)
Oleh karena itu, menjadi sanagt penting dan genting, bahkan mendesak untuk dikembangkan sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas humanistik, ekonomi yang berkemansiaan. Pengembanagn ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan moral kemanusiaan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahawa tujuan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan manusia agar manusia itu sendiri menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu, ekonomi yang hanya mendasarkan pada persaingan-bebas, monopoli dan lainnya menimbulkan penderitaan, menimbulkan penindasan atas manusia satu dengan lainnya. (Ibid Mahpudin dan Suparman, 2016 : 49)
Pengembangan Penerapan Pancasila dalm Aspek Agama
Peranan dalam pengembangan kehidupan beragama yang dilakukan dan diterapkan oleh mereka dari berbagai macam perspektif mereka mengenai beragama sangatlah apik yang menyebubkan pada bebarapa wilayah negara Indonesia terjadi konflik sosial yang bersumber pada masalah SARA, terutama bersumber pada masalah agama, hal ini menunjukkan kemunduran bangsa Indonesia ke arah kehidupa beragama yang tidak berkemanusiaan. 
Seperti tragedi yang terjadi di Indonesia tragedi ambon, poso, medan, mataram, kupang, sampit, dan masih banyak daerah-daerah lainnya yang menunjukkan semakin melemahnya toleransi kehidupan beragama yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab seperti yang mereka terapkan dengan adanya kepemimpinan mereka yang sangat mengenai sekali dan akrab arti dari kata toleransi dan berdemokrasi. (Ibid Mahpudin dan Suparman, 2016 : 51).
Penerapan Pancasila Oleh para Pemuda Muhammadiyah di bidang Politik
Dalam penerapan dan peranan Pancasila seperti dalam pengembangan di bidang politik dua sosok Kiyai H. Ahmad Dachlan dan Kang Yoto sangat sentralis untuk di jadikan acuan karena sosoknya yang sangat mampu membuat masyarakat atau pengikutnya menjadikan politik bukan sebagai suatu nama yang seram dan sangat menakutkan, namun dijadikan oleh mereka politik sebagai ladang atau tempat untuk menurunkan atau mengeluarkan aspirasi dan pendapat mereka mengenai kebijakan atau program serta tindakan yang mereka buat untuk dijadikannya metode pembelajaran dan perubahan untuk dirinya dan juga untuk orang yang mau mendengarkannya.
Cukup mencerminkan panutan pancasila sangatlah melekat pada jiwa mereka, seperti yang mereka lakukan dengan mengadakan acara pengajian, dan kajian serta musyawarah yang mereka lakukan sangat berkaitan akan nilai-nilai yang terkandung didalam pancasila terutama dalam peranan untuk pengembangan kehidupan beragama yang marak terjadi di Negeri kita ini. Peranan dan pengaruh mereka sangatlah konkret dan foundamental akan kemajuan dan perkembangan yang tadi pada masa lagi dengan konsep Pancasila yang kerakyatan yang lebih contoh kemasyarakat dalam hal toleransi, berdemokrasi serta berdedikasi untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain.
Di dalam suatu kehidupan perlu adanya suatu dasar yang digunakan untuk bertumpu atau digunakan untuk berpedoman. Seperi salah satunya di Indonesia, masyarakat Indonesia mempunyai dasar yakni Pancasila. Nilai–nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki arti yang sangat mendalam baik itu secara historis maupun pengalamannya dalam bermasyarakat. Nilai-nilai ini bagi Indonesia merupakan landasan atau dasar, cita-cita dalam melakukan sesuatu juga sebagai motivasi dalam perbuatannya, baik dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat maupun dalam kehidupan kenegaraan (Ibid Mahpudin dan Suparman, 2016 : 50).
Berbagai macam peran-peran Pancasila
Pancasila sangat luas peranannya, sehingga mari coba kita ikhtisarkan dan jabarkan berbagai macam  peran–peran pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai banyak macam: Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia karena dalam diri kita harus mempunyai jiwa yang berkebangsaan, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai jati diri bangsa kita harus berkarakter pancasila, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, karena pancasila harus dijadikan pedoman sesuai apa yang sudah pemimpin dahulu lakukan untuk menjadikan pancasila tetap ada untuk saat ini, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.(Ibid Mahpudin dan Suparman, 2016 : 47-51).

Nilai-Nilai dalam Pancasila

Dalam kehidupan di Indonesia Pancasila juga berperan dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Apalagi untuk sekarang ini ilmu dan teknologi di Indonesia sudah sangat maju. Kepemilikan iptek untuk memudahkan kehidupan manusia dan mengangkat derajat manusia, oleh karena itu kepemilikan tersebut harus diiringi dengan cara mengunakan yang tepat. Dalam kondisi ini maka diperlukan suatu dorongan yang mampu dijadikan sebagai ruhnya bagi perkembangan iptek di Indonesia. (Ibid Mahpudin dan Suparman, 2016 : 47).

Bangsa Indonesia, dalam seluruh dimensi hidupnya, termasuk dibidang iptek, tergantung pada kuat tidaknya memegang ruh dan jiwa untuk mempertahankan sebuah bangsanya, yaitu Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari Sila ke I sampai Sila Sila ke V yang harus diaplikasikan atau dijabarkan dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut. (Ibid Mahpudin dan Suparman, 2016 : 47- 51).

Maka oleh karena itu, Nilai-nilai Pancasila, yang terkandung dalam pancasila sebagai Ideologi negara, adalah sebagai berikut: Pertama) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Yakni Nilai-nilai dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini meliputi dan mewakili dari keempat sila lainnya. Terkandung nilai sebagai berikut: 1) Negara yang didirikan merupakan pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk atau ciptaan tuhan yang Maha Esa; 2) Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan moral negara, moran penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa; 3) Nilai dalam Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut adalah bahwa di dalam negara Indonesia ini kita harus berketuhanan yang satu, saling menghargai dan bertoleransi antara umat manusia apalagi sesama satu warga negara Indonesia. (Ibid Mahpudin dan Suparman, 2016 : 42).

Kedua) Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Yakni Sila tersebut secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa serta di dasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya. Terkandung nilai sebagai berikut: 1) Mempunyai nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang di dasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma dan kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesam manusia, maupun lingkungannya; 2) Mempunyai nilai perwujudan kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama; 3) Sebagai sesama makhluk hendaknya kita mempunyai jiwa yang adil dan juga tidak membeda-bedakan antara sesama manusia dan kita harus mempunyai etika atau nilai kesopanan dalam mewujudkan sila tersebut ( Ibid Mahpudin dan Suparman, 2016 : 42)

Ketiga) Sila Persatuan Indonesia, Yakni Nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan. Dalama sila Persatuan Indonesia Terkandung nilai: 1)  Negara merupakan penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial; 2) Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan, ataupun kelompok agama; 3) Nilainya adalah sebuah tali persatuan yang utuh yang mengatas namakan Indonesia sebagai pondasi persatuan mereka dalam berkehidupan bermasyarakat.; 4) Suatu nilai yang mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu seloka Bhinneka Tunggal Ika;  5) Nilai ini didasari darn dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. (Ibid Mahpudin dan Suparman, 2016 : 43).

Keempat) Sila Yang berbunyi berikut ini: kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Yakni Nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan didasari oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta Persatuan Indonesia dan mendasari serta menjiwai sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Terkandung Nilai dalam sila keempat: 1) Kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab, baik terhadap masyarakat, bangsa, maupun secara moral terhadap Tuhan yang Maha Esa; 2) Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan; 3) Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama; 4)  Mengakui perbedaan individu, kelompok, ras, suku, dan agama karena perbedaan merupakan suatu bawaan kodrat manusia; 5) Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku, ataupun agama. (Ibid Mahpudin dan Suparman, 2016 : 44).

Kelima)  Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Yakni Nilai yang terkandung dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Ekmanusiaan yang adil dan beadab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatakan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Nilai keadilan yang terkandung di sila ke-5 ini: 1) Keadilan distributif, yaitu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara wajib memenuhi keadilan dalam kesejahteraan, bantuan, subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama yang didsarkan atas hak dan kewajiban; 2) Keadilan legal, yaitu hubungan keadilan atara warga negara terhadap negara, dalam arti warga yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; 3) Keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga satu dan lainnya secara timbal balik. (Ibid Mahpudin dan Suparman, 2016 : 45).


Penulis oleh: Ahmad Tri Hawaari, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,2016








Komentar

Postingan Populer